SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp125,2 miliar dari APBD 2025 untuk mendukung kegiatan 1.248 organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng Haerudin menjelaskan, hingga pertengahan Mei 2025, sekitar 44,32 persen dari dana tersebut atau senilai Rp55,5 miliar telah disalurkan kepada 567 ormas penerima.
“Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan ormas yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, kebangsaan, dan lainnya,” ujar Haerudin dalam acara Pemantapan Integritas dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Hibah di Semarang, Rabu (21/5).
Jumlah alokasi tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Pemprov Jateng menyalurkan Rp80,5 miliar untuk 1.336 ormas pada 2024.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, Pemprov mengingatkan ormas penerima agar menggunakan dana sesuai peruntukan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Ormas yang tidak melaporkan penggunaan hibah dapat dikenai sanksi administratif, termasuk larangan menerima dana hibah selama lima tahun.
“Dana hibah ini diharapkan bisa mendorong peran aktif ormas dalam menyebarkan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat kohesi sosial di masyarakat,” tambah Haerudin.
Sebelumnya, pada 2023, ratusan ormas sempat ditegur karena belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah. Pemprov menegaskan akan bersikap tegas terhadap ormas yang lalai dalam menjalankan kewajiban administratif.(*/Agus)
