Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 di Aula Utama Setdakab, Rabu (1/10/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, serta dihadiri Sekretaris Daerah Rustam Effendi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Agus Firmansyah Lukman, kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro, Kepala Samsat Sukadana. Hadir juga Para Kepala OPD, para Camat dan Instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Ela mengungkapkan pentingnya kepatuhan dan keadilan dalam sistem pengelolaan pajak daerah. Menurutnya, pemerintah harus memiliki skema data yang jelas dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan PAD.
“Kita harus buat skema data ulang. Mulai dari SPPT, lahan yang besar atau kecil, hingga sinkronisasi RT/RW dan tapal batas desa. Semua harus kompak supaya peningkatan PAD dapat terealisasi. Meskipun PAD bukan instrumen utama, tapi ini sangat penting sebagai penopang pembangunan daerah,” ujar Bupati Ela.
EIa menambahkan, ke depan diperlukan sinergi lintas sektor untuk menyatukan data, termasuk memperhatikan potensi desa yang masih belum tergarap maksimal.
“Potensi desa harus kita petakan ulang. Jangan sampai ada kebocoran data yang membuat penerimaan PAD tidak optimal,” jelasnya.
Menurut Bupati, dengan sistem yang transparan dan adil, masyarakat juga akan lebih percaya serta patuh dalam membayar pajak.
“Kalau kita jujur dan terbuka, masyarakat akan lebih taat. Ini bukan sekadar kewajiban, tapi juga bentuk gotong royong membangun Lampung Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Metro, Matheus Setiyono, menjelaskan perlunya kesadaran semua pihak terkait pajak. Menurutnya, pajak dan PAD bukan hanya kewajiban, tetapi instrumen penting untuk pemerataan pembangunan.
“Pajak memerlukan kesadaran kolektif. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha harus memiliki pemahaman yang sama, bahwa membayar pajak adalah kontribusi nyata bagi pembangunan yang merata,” jelas Matheus.
Dia juga mengatakan pentingnya inovasi dalam sosialisasi pajak agar masyarakat lebih mudah memahami prosedur dan manfaatnya.
“Kita harus hadir dengan pendekatan yang humanis. Sosialisasi pajak tidak boleh kaku, tapi harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Matheus menegaskan, kepatuhan pajak akan tumbuh jika pemerintah daerah konsisten menyalurkan hasil PAD untuk kepentingan publik.
“Masyarakat akan sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali ke jalan, sekolah, dan fasilitas umum. Dari situlah kepercayaan lahir,” pungkasnya.
