MARTAPURA – Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, ABUSAMA, SH., didampingi Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Dinas Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan DPRD Kabupaten OKU Selatan, Kabag UP dan Kabag Protokol menghadiri Penyerahan Sertifikat Pusat Latihan Tempur TNI AD (Puslatpur) dari Menteri ATR/BPN kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Rabu (12/03/2025).
Melalui penyerahan sertifikat yang dilaksanakan di Puslatpur yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini, Bupati Abusama berharap agar hal ini dapat menjaga aset dan memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang ada.
Selain itu, hal ini juga diharapkan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya konflik lahan meski hingga saat ini baik di wilayah OKU Selatan, maupun wilayah Puslatpur senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif.
Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD) TNI, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengungkapkan bahwa TNI sangat berterimakasih atas inisiasi terkait lahan ini oleh Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, Angkatan Darat akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan aset ini karena ini merupakan tanah negara. Tak hanya menyelamatkan aset, sertifikasi ini juga diharapkan dapat semakin membuat nyaman masyarakat dalam memanfaatkan lahan ini.
“Kami akan berupaya agar masyarakat di sekitar hidupnya dapat lebih baik. Kami juga akan berusaha memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif, lahan tidur akan dimanfaatkan,” ungkapnya.
Ditambahkannya bahwa hal tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk menjaga aset d an pemanfaatan lahan secara optimal.
Menteri ATR/BPN Republik Indonesia, Nusron Wahid menuturkan, penyerahan sertifikat ini baru awal. Pasalnya saat ini pihaknya masih berupaya untuk menyelesaikan dokumen-dokumen terkait persoalan aset ini yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya yang berada dalam wewenang Kementerian Pertahanan dan salah satunya pemanfaatan oleh Angkatan Darat.
“Jadi dalam tiga bulan pasca kami dilantik, ada 92 persoalanyang berhasil kami selesaikan. Ini ada yang sudah beralih fungsi, ada yang diserobot dan lain-lain. Dengan adanya pola seperti ini akan menjadi lebih terang dan menjadi solusi,” ujarnya.
“Prinsip kami barang milik negara, barang milik daerah, barang milik BUMN, BUMD tidak boleh hilang. Tapi kami berprinsip mencari jalan tengah dengan tidak mencederai masyarakat apalagi yang sudah lama dimanfaatkan masyarakat melalui beberapa skema,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengungkapkan bahwa keberadaan Puslatpur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang ada di sekitar. Masyarakat sangat menerima berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
“Dan hari ini ada penyerahan sertifikat sehingga masyarakat dan TNI lebih nyaman, dan meminimalisir terjadinya konflik lahan. Meski selama ini tidak pernah ada konflik, yang tentunya diharapkan hal ini akan terus terjaga,” tegasnya.(Red)
