BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi memulai tahapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025 melalui sistem aplikasi online (E-LPPD).
Kegiatan Asistensi penyusunan E-LPPD dan Desk IKK LPPD ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, di Aula Kantor Bupati Merangin lantai 4, Rabu (21/01).
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Merangin, Zainal Abidin, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para operator OPD pengampu LPPD di lingkup Pemkab Merangin.
Jalannya Asistensi berlangsung khidmat yang melibatkan Narasumber dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Amril Rahim, F. Retno Endrowati Djati Kumoro dan Willy Wibosono melalui Zoom Meeting untuk memastikan IKK LPPD terisi dengan benar.
Dalam sambutannya, Sekda Zulhifni menegaskan bahwa LPPD merupaka potret nyata kinerja pemerintah daerah yang menjadi instrumen utama evaluasi oleh pemerintah pusat.
“LPPD merupakan cerminan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola pemerintahan kita. Oleh karena itu, kegiatan ini adalah momentum emas bagi OPD pengampu untuk memahami penyusunan laporan secara teknis, tepat, dan akurat sesuai ketentuan,” ujar Zulhifni.
Sekda memberikan apresiasi atas capaian LPPD Kabupaten Merangin tahun 2023 yang berhasil meraih skor 2,96 dan menduduki peringkat ke-4 di tingkat Provinsi Jambi. Namun, ia menekankan agar capaian tersebut tidak membuat aparatur berpuas diri.
“Peringkat keempat adalah capaian yang baik, tapi harus jadi tolak ukur untuk lebih optimal lagi. Saya berharap pada penilaian LPPD tahun 2025 ini, Kabupaten Merangin mampu melompat ke peringkat pertama se-Provinsi Jambi,” tegasnya disambut antusias peserta.
Lebih lanjut, Zulhifni mengingatkan bahwa keberhasilan LPPD sangat bergantung pada validitas data dan sinergi antar-instansi.
Ia meminta para Kepala OPD untuk memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun sumber daya, kepada para pejabat teknis yang mengelola data.
“LPPD bukan pekerjaan satu OPD saja, melainkan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Kualitas data dan konsistensi antara perencanaan dengan capaian kinerja bergantung pada tanggung jawab kita bersama,” tambahnya. (Angga/van/Kominfo)
