Merangin – Praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU Koto Rayo, Kecamatan Tabir, kembali menuai keluhan keras dari masyarakat. Pada Minggu, 1 Februari 2026, sejumlah pengendara umum mengadukan kondisi tersebut kepada media ini, menyusul maraknya aktivitas pelangsir yang dinilai semakin meresahkan dan tak terkendali.
Para pengendara mengaku kesulitan mendapatkan BBM solar bersubsidi karena SPBU tersebut diduga dikuasai oleh para pelangsir. Ironisnya, pengendara umum yang hendak mengisi BBM untuk kebutuhan pribadi justru merasa diatur, ditekan, bahkan tersingkir oleh keberadaan para pelangsir yang bebas keluar-masuk SPBU.
Salah seorang warga ‘SN’ mengungkapkan kekecewaannya saat hendak mengisi BBM jenis solar. Ia menilai perilaku para pelangsir di SPBU Koto Rayo sudah melampaui batas kewajaran.
“Aneh SPBU Koto Rayo ini. Kita pengendara umum mau isi minyak pribadi, justru diatur oleh para pelangsir. Seolah-olah mereka yang menguasai SPBU ini. Kita malah jadi tamu,” keluhnya.
Menurut warga, para pelangsir terlihat tertata dan terorganisir, bahkan bebas hilir mudik melakukan pengisian solar bersubsidi tanpa hambatan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat adanya pihak tertentu yang mengendalikan atau melindungi aktivitas pelangsiran, sehingga praktik ilegal itu terus berlangsung tanpa penindakan berarti.
Situasi ini tidak hanya merugikan masyarakat umum, tetapi juga mengkhianati tujuan subsidi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil, bukan untuk kepentingan komersial segelintir pihak.
Masyarakat menilai sudah tidak ada lagi alasan bagi Pertamina untuk berdiam diri. Tindakan tegas dan sanksi keras harus segera dijatuhkan kepada SPBU Koto Rayo apabila terbukti melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi.
Selain itu, warga juga mendesak aparat penegak hukum agar tidak sekadar melakukan penertiban bersifat seremonial, melainkan menangkap dan menindak tegas para pelaku pelangsiran, termasuk pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan wewenang dan menjadi “orang kuat” di balik aktivitas tersebut.
“Jangan tebang pilih. Jangan cuma razia formalitas. Tangkap pelangsirnya, bongkar siapa yang mengendalikan. Karena kami pengendara umum dirugikan dan hak kami dirampas,” tegas warga lainnya.
Praktik pelangsiran BBM bersubsidi di SPBU Koto Rayo dinilai telah mengganggu ketertiban, merugikan negara, dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Jika terus dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Merangin.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU Koto Rayo belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan dan dugaan yang disampaikan masyarakat. (Ady Lubis)
