LAMPUNG UTARA—Tegas, Bupati Lampung Utara Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si meminta kepada Sekda Drs. Lekok, M.M untuk merubah ruang Siger dalam setiap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
“Penataannya harus dirubah. Jangan seperti anak sekolah. Dan setiap Musrenbang harus melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat secara langsung. Saya ingin mendengar langsung suara rakyat melalui Musrenbang seperti ini,” tegas Bupati Hamartoni Ahadis kepada Sekda dan Plt. Kepala Bappeda.
Hal itu diungkapkan oleh Bupati Lampung Utara Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si dihadapan Wakil Bupati Romli, S.Kom, M.H, Ketua DPRD dan Forkopimda, serta sejumlah pejabat teras Pemkab Lampung Utara lainnya, Selasa ( 25/3 ).
Dalam Musrenbang tersebut, juga nampak hadir Sofyan calon Wakil Bupati yang digandeng oleh Ardian Saputra pada Pilkada serentak periode 2024 – 2030 lalu.
Selain itu Musrenbang ini juga diikuti oleh seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa, serta perguruan tinggi secara virtual.
Lebih lanjut bupati meminta, pelaksanaan Musrenbang tidak harus dilaksanakan di kantor Pemerintah Daerah, yang seakan sudah menjadi tradisi puluhan tahun.
“Musrenbang Kabupaten bisa dilaksanakan dimana saja, bisa di Polres, Kodim, atau tempat lainnya yang bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat, dan terbuka untuk umum, supaya masyarakat juga tahu hasil dari Musrenbang ini,” tegas orang nomor satu di Lampung Utara ini.
Sementara itu Ketua DPRD Lampung Utara Yusrizal, ST mengatakan bahwa Musrenbang ini adalah merupakan pembahasan rencana program pembangunan, yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 mendatang.
“Mewakili masyarakat, saya berharap pelaksanaan program pembangunan pada TA 2026 mendatang, tetap berpijak kepada kepentingan rakyat dan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusrizal.
Selain itu, masih kata Yusrizal, kerangka pelaksanaan program pembangunan, juga harus mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, agar apa yang menjadi program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan baik, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Menanggapi pernyataan Bupati, bahwa dalam setiap pelaksanaan Musrenbang harus melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat, Wakil Rektor UMKO Dr. Suwardi, S.H, M.H, CM, CPCLE mengatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan program pembangunan, memang diperlukan adanya penelitian dan kajian secara akademisi.
“Hasil dari penelitian dan kajian akademis inilah yang akan menjadi bahan Musrenbang, dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat dan alokasi anggaran yang tersedia di Pemerintah Daerah,” tegas Suwardi yang juga sebagai Ketua Tim Transisi ini.(Red)
