Lampung Utara – Seratusan pedagang Pasar Dekon, Pasar pagi dan PKL yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pesar Kota Kotabumi melakukan aksi unjuk rasa Kantor Pemkab dan DPRD Lampung Utara Kamis 31 Juli 2025.
Diketahui, para pedagang meminta pihak pemerintah dapat turun ke bawah dalam rangka melihat dari dekat kondisi para pedagang.
“Jangan dua atau tiga orang sudah mengatasnamakan pedagang. Tapi lihat ke bawah kondisi kami. Kami juga ikut pemilu, kami juga milih bupati. Kok aspirasi kami seperti luput dari pasangan, dan hanya dilihat sebelah mata,”kata Ketua Aliansi Pedagang Pasar Kota Kotabumi Budi Charmawan seusai menggelar aksi, Kamis(31/07).
Budi menambahkan, jika pemerintah melalui Bupati bisa hadir di tengah -tengah para pedagang tentunya tidak akan terjadi aksi unjuk rasa semacam itu.
“Kami sudah muwak dengan berbagai persoalan ini. Kami sebagai pedagang kaki lima dibilang melanggar, karena berjualan di badan jalan. Tapi perlu diketahui, kami berjualan karena difasilitasi pemerintah daerah. Auning(tempat berjualan, Red) ini dibangun pemerintah. Mereka yang minta kami berjualan di tengah jalan,”kata dia.
Budi juga menegaskan, jika seluruh pedagang tidak ada yang alergi terhadap pembangunan. Sepanjang ada manfaatnya untuk masyarakat luas, khususnya para pedagang.
“Tapi dalam prosesnya, kami ini diajak ngobrol. Jangan hanya dengan segelintir orang yang mengatasnamakan pedagang. Karena belum tentu yang mereka sampaikan itu mewakili kami. Kami ini yang langsung merasakan dampak dari pembangunan ini,”kata Budi diamini Wakil Ketua Sisi Sindo.
Tak hanya itu, soal pembangunan dan tarif jual toko, pihaknya juga meminta untuk ditinjau ulang. Pasalnya, harga yang ditawarkan sangat jauh dari jangkauan dan kemampuan pedagang. Para pedagang menganggap hal itu sama saja membunuh usaha mereka.
Di samping itu, pedagang juga menyoal mengenai kelayakan Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS itu dinilai sangat tidak layak, aman, dan nyaman bagi mereka. Semestinya, pemerintah merelokasi mereka ke eks bangunan Ramayana.
“Tolong relokasi kami ke eks bangunan Ramayana daripada menempati TPS yang ada,” imbuh Reinaldi pedagang yang sempat diwawancarai dilokasi aksi unjuk rasa.
Tuntutan selanjutnya adalah keberatan mengenai 30 persen uang muka dalam pembangunan kios Pasar Dekon mendatang. Besaran uang yang diwajibkan terlalu memberatkan mereka.
“Kalau mereka(pengembang, Red) mampu, kenapa harus ada kebijakan seperti itu,” imbuh Reinaldi.
Sementara itu, Wakil Bupati Romli yang menemui langsung para pengunjuk rasa mengatakan, revitalisasi Pasar Dekon ini merupakan proyek penting pemerintah. Selain untuk kenyamanan para pedagang dan pembeli, revitalisasi ini juga bertujuan untuk merubah wajah kota. Hanya saja sempat terjadi sumbatan informasi yang membuat informasi tidak tersampaikan sebagaimana mestinya.
“Semua aspirasinya akan kita bahas bersama,” ucapnya.
Sementara di Kantor DPRD Lampura, para pedagang dijumpai oleh Wakil Ketua II DPRD Lampura Dedy Andrianto(PKB), Wiliam Mamora(Gerindra), dan Rahmatullah(PKS). Anggota DPRD akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka memenuhi aspirasi para pedagang.(red)
