Bogor – Sejumlah warga di kawasan Sentul City menyuarakan protes keras terkait persoalan pengelolaan sampah yang dinilai semakin memanas.
Warga mengaku mengalami intimidasi setelah menolak membayar pungutan yang mereka sebut sebagai BPPL ilegal, sekaligus menuntut akses pengelolaan sampah mandiri tanpa hambatan.
Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, warga menyebut hak atas lingkungan sehat telah dirampas. Mereka mengklaim sampah di lingkungan tempat tinggal dibiarkan menumpuk dan membusuk, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Menurut keterangan warga, ketika mereka berinisiatif mengelola sampah secara mandiri, pihak pengembang disebut menghalangi upaya tersebut. Warga menuding armada pengangkut sampah bantuan dari klaster lain tidak diperbolehkan masuk ke kawasan. Bahkan, nomor polisi kendaraan pengangkut bantuan disebut dipasang di gerbang sebagai peringatan agar dihadang.
Warga menilai tindakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga yang menolak membayar pungutan.
Mereka juga menyebut adanya dugaan intimidasi dan tindakan yang dianggap menyerupai premanisme.
Dalam tuntutannya, warga meminta:
Akses armada pengangkut sampah mandiri dibuka tanpa syarat.
Penghentian segala bentuk intimidasi terhadap warga.
Penghormatan terhadap putusan Mahkamah Agung terkait pungutan BPPL yang mereka anggap tidak sah.
Warga juga meminta perhatian dan intervensi pemerintah serta aparat penegak hukum, termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polres Bogor, Divisi Humas Polri, dan Ombudsman RI agar segera turun tangan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang terkait tudingan warga tersebut. Konflik pengelolaan sampah ini menjadi perhatian publik karena menyangkut hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat serta kepastian hukum di kawasan permukiman.(Red)
